30 Tahun Kudatuli, PDIP Tegaskan Demokrasi Tak Boleh Lupa

JAKARTA-RAYA: PDI Perjuangan (PDIP) memilih pendekatan seni dan budaya untuk memperingati 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Melalui aksi teatrikal yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (26/7), partai berlambang banteng itu berupaya menghidupkan kembali memori kolektif tentang salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Peringatan tersebut menjadi pembuka rangkaian agenda mengenang Kudatuli yang akan mencapai puncaknya pada Senin (27/7) melalui peresmian Monumen Kudatuli oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bagi PDIP, momentum tiga dekade Kudatuli bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi agar praktik kekerasan politik tidak kembali terjadi.

Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Bonnie Triyana mengatakan, perjalanan waktu selama 30 tahun belum menghapus jejak luka yang ditinggalkan Peristiwa Kudatuli. Menurutnya, keadilan bagi para korban masih menjadi pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai.

"Waktu boleh berjalan, tetapi luka sejarah tidak pernah benar-benar hilang selama keadilan belum sepenuhnya ditegakkan," kata Bonnie dalam sambutannya, seperti dilansir Antara.

Ia menjelaskan, pemilihan aksi teatrikal bukan tanpa alasan. Seni dinilai mampu menghadirkan kembali suasana sejarah dengan cara yang lebih menyentuh dibanding sekadar membaca dokumen atau catatan peristiwa.

"Kita tidak datang untuk membuka kembali luka, melainkan memastikan bahwa luka itu tidak pernah dilupakan. Seni membantu kita merasakan apa yang tidak terungkap oleh dokumen," ujarnya.

Pementasan yang dibawakan kelompok Teater Gates menggambarkan penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Adegan tersebut merekonstruksi bentrokan antara massa pendukung kubu Soerjadi yang ketika itu didukung rezim Orde Baru dengan massa pendukung Megawati Soekarnoputri yang mempertahankan kantor partai.

Peresmian Monumen Kudatuli

Setelah pementasan selesai, acara dilanjutkan dengan ritual ruwatan kebangsaan yang dipimpin masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul. Prosesi tersebut dimaknai sebagai doa bersama bagi para korban sekaligus simbol pembersihan batin dan penghormatan terhadap perjuangan demokrasi.

Suasana peringatan kemudian ditutup dengan pertunjukan seni tradisional Ngarengkong dari Kasepuhan Cilebang serta pembacaan puisi Melawan dan Berjuang oleh seniman Butet Kartaredjasa.

Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Sidarto Danusubroto, Widiarsi Agustina, pengurus DPP PDIP, sejumlah seniman, serta tokoh-tokoh pro-demokrasi. Sementara Megawati Soekarnoputri mengikuti jalannya acara secara daring.

Hasto mengatakan rangkaian peringatan akan berlanjut dengan peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7) pukul 13.00 WIB. Monumen tersebut disebut menjadi simbol perjalanan perjuangan PDIP dalam mempertahankan demokrasi dan kedaulatan rakyat sejak tragedi 27 Juli 1996.

"Suara yang paling terpencil pun harus kita dengarkan agar keputusan politik betul-betul membebaskan bagi mereka yang masih terjajah oleh berbagai belenggu ekonomi dan juga penjajahan yang bekerja dengan cara lain," ujar Hasto.

Peresmian monumen sekaligus menutup rangkaian peringatan 30 tahun Kudatuli yang diposisikan PDIP bukan hanya sebagai agenda mengenang sejarah partai, tetapi juga sebagai pengingat bahwa demokrasi memerlukan keberanian untuk menjaga ingatan, menuntut keadilan, dan mencegah terulangnya kekerasan politik di masa depan.

Sejarah Kasus Kudatuli

Kudatuli merupakan singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli, yakni peristiwa penyerbuan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996. Peristiwa ini menjadi salah satu momentum penting yang mempercepat melemahnya legitimasi pemerintahan Orde Baru dan kemudian berkontribusi pada lahirnya gerakan Reformasi 1998.

Pada awal 1990-an, PDI menjadi salah satu dari tiga partai politik yang diizinkan pada era Orde Baru, selain Golkar dan PPP. Situasi berubah setelah Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Surabaya 1993.

Popularitas Megawati terus meningkat dan dianggap sebagai ancaman politik bagi pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintah saat itu tidak mengakui kepemimpinan Megawati dan mendukung penyelenggaraan Kongres Medan pada 1996 yang memilih Soerjadi sebagai ketua umum.

Namun, kubu Megawati menolak hasil kongres tersebut dan tetap mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro sebagai simbol legitimasi kepengurusan mereka.

Penyerbuan 27 Juli 1996

Pada pagi hari 27 Juli 1996, massa pendukung kubu Soerjadi mendatangi kantor DPP PDI dengan tujuan mengambil alih gedung. Penyerbuan itu kemudian berkembang menjadi bentrokan dengan pendukung Megawati yang telah bertahan di lokasi selama beberapa hari.

Kerusuhan meluas ke berbagai wilayah Jakarta. Sejumlah bangunan dibakar, kendaraan dirusak, dan aparat keamanan diterjunkan untuk mengendalikan situasi.

Versi resmi pemerintah saat itu menyebut kerusuhan dipicu oleh bentrokan antarkelompok pendukung PDI. Namun, banyak aktivis, organisasi hak asasi manusia, dan pengamat menilai terdapat keterlibatan aparat negara dalam operasi pengambilalihan kantor partai.

Menurut pemerintah saat itu, kerusuhan menyebabkan beberapa orang meninggal dunia, puluhan luka-luka, dan ratusan orang ditangkap. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta sejumlah lembaga advokasi HAM menyebut jumlah korban sesungguhnya diduga lebih besar, termasuk adanya orang yang hilang dan hingga kini belum seluruhnya terungkap.

Perbedaan data inilah yang membuat Kudatuli terus menjadi isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. (*)