Anggota DPR Usul Putra Asli Papua Jaga Perbatasan RI-PNG

JAKARTA-RAYA: Pemerintah didorong merekrut lebih banyak putra-putri asli Papua sebagai petugas di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG). Langkah ini dinilai dapat memperkuat pengawasan lintas negara sekaligus meningkatkan pelayanan keimigrasian di wilayah perbatasan.

Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026).

Menurut Yan, kawasan perbatasan RI-PNG membentang di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, Keerom, hingga Kota Jayapura. Kondisi geografis tersebut membuat pengawasan lintas negara memiliki tantangan yang tidak ringan.

"Khusus dalam menangani kawasan perbatasan di wilayah Papua, saya pikir cukup panjang di wilayah perbatasan antara RI dan PNG di beberapa kabupaten," ujarnya.

Yan menilai keterbatasan jumlah Pos Lintas Batas (PLB) dan personel imigrasi masih menjadi kendala utama dalam mengawasi mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan.

"Perbatasan RI dan Papua New Guinea ini sangat sulit untuk dilakukan pengawasan, terutama pos-pos lintas batas dan juga pos migrasi kita pun juga masih sangat terbatas," katanya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur pengawasan sekaligus menambah personel di setiap pos lintas batas.

Rawan Penyelundupan

Selain itu, Yan mengusulkan perekrutan putra-putri asli Papua untuk bertugas di kawasan perbatasan. Menurutnya, masyarakat lokal memiliki pemahaman lebih baik terhadap karakteristik wilayah, budaya, dan aktivitas masyarakat sehingga dapat memperkuat koordinasi maupun deteksi dini.

"Ke depannya kita juga harap merekrut putra-putri asli Papua, terutama di daerah-daerah perbatasan atau kampung-kampung yang ada di wilayah perbatasan, untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan kita," tegasnya.

Yan juga mendorong perluasan pemanfaatan Kartu Lintas Batas (KLB) bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Menurutnya, hubungan kekerabatan warga di kedua sisi perbatasan membuat mobilitas lintas negara menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang tetap memerlukan pengawasan.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua, hingga Juni 2026 telah diterbitkan 557 Kartu Lintas Batas. Wilayah kerja Kanwil Ditjen Imigrasi Papua mencakup empat provinsi di Tanah Papua dengan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 19 Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT).

Di sisi lain, Yan mengingatkan peredaran narkotika masih menjadi ancaman serius di jalur perbatasan RI-PNG. Menurutnya, ganja dari Papua Nugini masih banyak beredar di wilayah Papua sehingga penguatan personel dan pengawasan menjadi kebutuhan mendesak.

"Mungkin tinggal kita didukung dan mempertebal personel atau petugas imigrasi di setiap pos lintas batas, supaya layanan imigrasi meningkat dan memberikan kenyamanan bagi setiap warga negara yang beraktivitas di jalur perbatasan RI dan Papua New Guinea," pungkasnya.