Tanda Bahaya, Kepuasan Kinerja Prabowo Turun Tajam ke 51,1%

JAKARTA-RAYA: Tanda bahaya bagi pemerintahan Prabowo muncul setelah survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat kepuasan publik terhadap kinerjanya turun tajam menjadi 51,1%

Survei nasional terbaru SMRC itu menunjukkan penurunan signifikan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 9 bulan terakhir. 

Temuan tersebut sekaligus menggambarkan memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang dinilai memiliki hubungan sangat erat dengan perubahan tingkat kepuasan kepada pemerintah.

Survei dilakukan pada 5-19 Juli 2026 sebagai bagian dari pemantauan berkala SMRC terhadap dinamika opini publik mengenai pemerintahan. 

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani menyebut sebanyak 51,1% responden menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sementara itu, 46,9% mengaku kurang puas atau tidak puas, sedangkan 2,1% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Angka tersebut memperlihatkan perubahan yang cukup drastis dibandingkan survei SMRC pada November 2025. Saat itu, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo masih berada di level 81,2%," ujar Deni, Minggu (26/7) 

Dengan demikian, sambung Deni, dalam kurun sekitar 9 bulan, tingkat kepuasan publik tercatat turun sekitar 30 poin persentase, sementara kelompok masyarakat yang menyatakan tidak puas meningkat hampir tiga kali lipat.

SMRC dalam laporannya menegaskan penurunan kepuasan tersebut bukan sekadar perubahan angka statistik, melainkan mencerminkan bergesernya persepsi publik terhadap berbagai kondisi fundamental yang menjadi perhatian masyarakat.

Dalam penjelasan mengenai latar belakang survei, SMRC mengungkapkan bahwa sebelum krisis geopolitik di Timur Tengah, pemberitaan media secara umum menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo berada di kisaran 80%. 

Setelah berbagai perkembangan yang terjadi, lembaga tersebut merasa perlu mengukur kembali apakah tingkat kepuasan itu masih bertahan, sekaligus menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi perubahan persepsi publik.

3 Bidang Jadi Sorotan

Survei tidak hanya mengukur tingkat kepuasan terhadap Presiden, tetapi juga mengevaluasi bagaimana masyarakat memandang kondisi ekonomi nasional, situasi politik, serta penegakan hukum. 

Ketiga aspek tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kaitannya dengan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Pada sektor ekonomi, hasil survei menunjukkan sentimen publik cenderung negatif. Hanya 15,7% responden yang menilai kondisi ekonomi nasional berada dalam kategori baik atau sangat baik. Sebaliknya, 49,4% responden menyatakan kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk.

SMRC bahkan mencatat bahwa sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi nasional dalam survei Juli 2026 merupakan yang tertinggi selama 7 tahun terakhir pelaksanaan survei mereka. 

Selain itu, sebanyak 45,8% responden menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan satu tahun sebelumnya.

Penilaian negatif juga terlihat pada kondisi politik nasional. Survei mencatat hanya 13,5% responden yang menilai situasi politik berada dalam kondisi baik atau sangat baik. Sebaliknya, 42,8% responden berpandangan kondisi politik nasional buruk atau sangat buruk. 

Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan survei November 2025 ketika penilaian positif terhadap kondisi politik masih mencapai 35,8 persen.

Sementara pada aspek penegakan hukum, persepsi masyarakat memang relatif lebih baik dibandingkan dua indikator lainnya, tetapi tetap mengalami penurunan. Sebanyak 26,4% responden menilai penegakan hukum berada dalam kondisi baik atau sangat baik. 

Di sisi lain, 37,6% responden justru memberikan penilaian buruk atau sangat buruk. Sebagai perbandingan, pada survei November 2025, penilaian positif terhadap penegakan hukum masih berada di angka 42,5%.

Selain memotret persepsi masyarakat terhadap berbagai sektor, SMRC juga melakukan analisis statistik mengenai hubungan antara ketiga indikator tersebut dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo.

Hasilnya menunjukkan korelasi yang sangat kuat. Dalam laporannya, SMRC menyebut evaluasi masyarakat terhadap kinerja Presiden memiliki hubungan yang sangat erat dengan penilaian atas kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. 

Nilai koefisien korelasi Pearson masing-masing mencapai 0,996 untuk ekonomi, 0,994 untuk politik, dan 0,965 untuk penegakan hukum.

Koefisien yang mendekati angka satu tersebut menunjukkan bahwa perubahan persepsi masyarakat terhadap ketiga sektor itu bergerak hampir sejalan dengan perubahan tingkat kepuasan terhadap Presiden. 

Dengan kata lain, ketika masyarakat menilai kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum memburuk, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga cenderung ikut menurun.

SMRC kemudian merangkum temuannya dalam kesimpulan survei. Lembaga tersebut menyatakan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Survei ini melibatkan 749 responden yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Sampel diperoleh menggunakan metode double sampling, yakni kombinasi wawancara tatap muka terhadap 144 responden dan wawancara melalui telepon terhadap 605 responden.

Menurut SMRC, hasil survei memiliki margin of error sekitar kurang lebih 3,7% pada tingkat kepercayaan 95%. 

Lembaga itu juga menjelaskan bahwa komposisi sampel telah divalidasi dan diberi pembobotan berdasarkan karakteristik demografi, meliputi wilayah, jenis kelamin, desa-kota, usia, tingkat pendidikan, etnis, dan agama. 

Proses tersebut mengacu pada data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 milik Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan metodologi tersebut, SMRC menyatakan hasil survei dirancang untuk menggambarkan kecenderungan opini publik nasional terhadap kinerja Presiden Prabowo sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan persepsi masyarakat selama beberapa bulan terakhir.