AS-Saudi Sepakati Kerja Sama Nuklir, Ancaman Bagi Perlombaan Senjata

WASHINGTON-RAYA: Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi mencapai kesepakatan kerja sama nuklir sipil yang untuk pertama kalinya membuka peluang bagi kerajaan tersebut memperkaya uranium di dalam negeri. Kesepakatan yang disetujui Presiden Donald Trump itu langsung memicu kekhawatiran di Washington dan Timur Tengah karena dinilai dapat meningkatkan risiko proliferasi nuklir di kawasan.

Perjanjian ini menjadi sorotan karena muncul di tengah perang antara AS dan Iran. Di saat Washington menyatakan ingin mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir, pemberian akses teknologi pengayaan uranium kepada Arab Saudi dinilai berpotensi memicu perlombaan senjata baru di Timur Tengah.

Kesepakatan tersebut juga menandai perubahan besar kebijakan Trump yang selama ini membatasi teknologi nuklir sensitif bagi negara mitra.

Saudi Diizinkan Perkaya Uranium

Kesepakatan yang dikenal sebagai 123 Agreement itu berlaku selama 30 tahun dan ditandatangani Menteri Energi AS Chris Wright bersama Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman. Perjanjian tersebut memungkinkan perusahaan Amerika berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi, termasuk peluang bagi Westinghouse memasok reaktor AP1000.

Pemerintahan Trump menegaskan program tersebut ditujukan untuk kebutuhan energi sipil, mendukung diversifikasi ekonomi Saudi melalui Vision 2030, sekaligus mengurangi konsumsi minyak domestik agar lebih banyak tersedia untuk ekspor. Seorang pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa kerja sama itu tetap memuat mekanisme pengamanan bilateral untuk memastikan program berjalan secara damai.

Namun, berbeda dengan kesepakatan serupa bersama Uni Emirat Arab, Arab Saudi tidak diwajibkan menerima standar pengamanan paling ketat yang melarang pengayaan uranium di dalam negeri. Kondisi inilah yang memicu kritik dari kalangan pakar nonproliferasi.

Kongres dan Pakar Ingatkan Risiko

Sejumlah anggota Kongres AS mempertanyakan keputusan Gedung Putih karena khawatir teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir pada masa depan.

"Ini bukan sekadar soal energi. Ini menyangkut preseden baru dalam kebijakan nonproliferasi Amerika Serikat," kata anggota DPR AS Brad Sherman, yang mendesak Kongres menelaah lebih lanjut isi perjanjian tersebut.

Pakar juga mengingatkan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman pernah menyatakan Arab Saudi akan mengembangkan senjata nuklir apabila Iran berhasil memilikinya. Pernyataan itu membuat izin pengayaan uranium dipandang sebagai langkah yang berpotensi mengubah keseimbangan keamanan kawasan.

Kesepakatan kini memasuki tahap peninjauan di Kongres AS. Perdebatan diperkirakan akan berfokus pada kecukupan mekanisme pengawasan internasional, dampaknya terhadap upaya membatasi program nuklir Iran, serta kemungkinan munculnya perlombaan nuklir baru di Timur Tengah.n