Sudaryono: Saya Buka Diri soal Pembentukan Dewan Pengawas BGN

JAKARTA-RAYA: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyambut baik inisiatif akan adanya dewan pengawas untuk memantau dan mengevaluasi jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperbaiki tata kelola.

"Saya belum dapat informasi lebih lanjut, tentu saja kita sih intinya kerja benar. Ada dewan pengawas menurut saya lebih baik, ditambah pengawas-pengawas swasta, kalau ada hal-hal yang enggak benar ya boleh untuk dilaporkan. Jadi, saya membuka diri untuk segala inisiatif," katanya, di Jakarta, Kamis (22/7), dikutip dari Antara.

Sudaryono menegaskan apabila ada pihak-pihak yang diperiksa, diduga, atau masuk sebagai tersangka kasus korupsi, menjadi saksi, dan lain sebagainya, maka hal tersebut merupakan urusan penegak hukum.

"Maka, kita menyerahkan sepenuhnya investigasi dan penyelidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Intinya, saya sebagai kepala badan yang baru akan mendukung apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum kita akan berikan," ucapnya.

Dia menegaskan ingin kembali membangun optimisme pegawai internal BGN agar tetap termotivasi tinggi untuk menjalankan program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi demi Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas

"Jadi, saya ingin tim saya yang punya kasus hukum, mungkin jadi saksi, tersangka, dan lain-lain, ikuti proses, kita siap full support (mendukung penuh) untuk penegakan hukum, tetapi bahwa tim ini, BGN ini harus tetap bekerja dengan optimal, maka saya ingin mengajak kepada seluruh tim untuk jangan larut terhadap pesimisme dan kesedihan ini. Jadi harus optimis," ujar Sudaryono.

Ia juga meminta masyarakat untuk turut mengawasi SPPG-SPPG yang tidak sesuai prosedur. Apabila menemukan dapur MBG yang menjalankan program tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka masyarakat bisa langsung melapor ke BGN atau pemerintah daerah setempat.

"Kalau ada misalnya dapur kok enggak benar misalnya, segera laporkan, kita langsung investigasi, kita ingin menegakkan yang benar, yang baik juga harus kita tegakkan. Jangan sampai satu dua salah, kemudian yang lain juga dianggap keliru," tutur Sudaryono.

Sudaryono menyebut evaluasi standar bahan baku MBG menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional tersebut. Semua bahannya harus benar, dengan standar keamanan yang juga harus benar.

"Kita harus belajar dari faktor keracunan dan lain-lain. Jadi, selain cara mengolahnya ada juga yang dari bahan bakunya, yang barangkali itu tidak terstandar atau mungkin bahan bakunya punya kualitas enggak begitu bagus," ujarnya.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo juga memerintahkan agar BGN menajamkan sasaran sehingga tujuan utama peningkatan kualitas gizi anak dapat tercapai, sekaligus berdampak pada pertumbuhan perekonomian lokal.

"Biar sasarannya jelas, anak-anak cukup gizi, aman. Jadi aman dan cukup gizi, kemudian berdampak kepada ekonomi lokal, memberdayakan UMKM, petani, peternak, dan lain-lain," ucap Sudaryono.

Ia juga menanggapi terkait masih adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam Program MBG. Keterlibatannya di awal perumusan Program MBG dan jabatan sebelumnya sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) cukup memberikan pengalaman bagi Sudaryono bahwa jumlah personel aparat di Indonesia sangat besar, sehingga peran TNI dan Polri sangat penting untuk keberlangsungan program, termasuk misalnya dalam pemberdayaan petani untuk memasok bahan baku.

"Mohon maaf ini kalau komentar sedikit tentang pertanian, oh ini pakai tentara dan polisi bagi pompa. Ini di musim paceklik atau kemarau itu ada 70 ribu pompa, itu kalau kita bagi, karena realokasi anggaran ini khususnya ya, pengalaman kami dulu, itu kami bagi lewat TNI dan Polri. Mengapa? Karena enggak ada anggarannya," paparnya.

Tegaskan Tidak Punya SPPG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam sesi jumpa pers setelah acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menegaskan dirinya dan keluarganya tidak ada yang punya dapur makan bergizi gratis (MBG).

Sudaryono menyatakan fakta tersebut untuk menegaskan tidak ada konflik kepentingan dirinya dan keluarganya dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pasalnya, Sudaryono berikrar untuk tidak menoleransi sama sekali segala praktik korupsi, hengki pengki, dan copet-copetan di lingkungan BGN dan terkait dengan pelaksanaan MBG.

"Gak ada, gak ada, gak ada, dan saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur (MBG, red.), tidak ada keluarga saya yang punya dapur, dan punya SPPG," kata Sudaryono menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers setelah acara pelantikan Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono menjelaskan MBG merupakan program prioritas dengan anggaran yang besar dan cakupannya nasional. Alhasil, pelaksanaannya harus dijalankan dengan transparan serta akuntabel, dan setiap kebijakannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Zero toleransi untuk praktik-praktik korupsi dan hengki-pengki, dan copet-copetan sebagaimana barangkali (praktik korupsi, red.) ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya di sini meyakinkan bahwa yakinlah bahwa saya di detik ini berkomitmen untuk kemudian kita kerja dengan sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya," ujar Sudaryono.

Nanik S Deyang Bakal Diplot Jadi Ketua Dewan Pengawas?

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan Presiden Prabowo Subianto meminta mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang tetap membantu lembaga tersebut dengan menjadi Ketua Dewan Pengawas. Namun, hal tersebut masih dikaji  dasar hukum pembentukan posisi tersebut, karena belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.

Rencana itu muncul sehari setelah Nanik resmi mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN dengan alasan menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Pemerintah menilai pengalaman Nanik masih dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prasetyo mengatakan permintaan Presiden kepada Nanik didasarkan pada rekam jejak dan pengalamannya selama memimpin BGN.

"Ya itu kan permintaan, ya atau permohonan dari Bapak Presiden karena pengalaman beliau dirasa masih bisa untuk membantu BGN," kata Prasetyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/7).

Menurut Prasetyo, pemerintah tengah mengkaji apakah perlu merevisi Perpres Nomor 83 Tahun 2024 yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja BGN. Pasalnya, regulasi tersebut hanya mengenal nomenklatur Dewan Pengarah, bukan Dewan Pengawas.

"Nanti kita lihat, ya. Sebenarnya maknanya bisa jadi sama, ya, dewan pengarah maupun dewan pengawas dalam hal menjalankan tugasnya," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin terjebak pada perbedaan istilah selama fungsi yang dijalankan tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi.

"Yang penting nanti fungsinya. Kalau memang kemudian berdasarkan perpres itu sudah ada nomenklaturnya di situ SOTK-nya dewan pengarah dan kalau memang tugasnya itu kemudian sesuai juga dengan yang kita kehendaki, tidak ada masalah juga," kata Prasetyo.n