Pidato Haji Her Soal Dana Rp465 Juta, Peringatan Harkopnas Jadi Sorotan

PAMEKASAN-RAYA: Pidato pengusaha Madura Khairul Umam atau Haji Her pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Kabupaten Pamekasan, Selasa (21/7), mendadak mengubah suasana acara. Di hadapan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, ia mengaku menutup kekurangan anggaran kegiatan sebesar Rp465 juta setelah diminta membantu oleh bupati.

Pernyataan itu segera memantik perhatian publik karena disampaikan secara terbuka dalam forum resmi pemerintah. Sorotan tidak hanya tertuju pada nominal bantuan, tetapi juga pada mekanisme pendanaan kegiatan pemerintah daerah yang hingga kini belum dijelaskan secara rinci.

Isu ini menjadi penting karena menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas pembiayaan kegiatan pemerintah. Dukungan dari pihak ketiga bukanlah hal yang otomatis dilarang, tetapi harus memiliki mekanisme administrasi yang jelas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun pertanyaan publik.

Hingga Kamis, (23/7), Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum mempublikasikan secara rinci skema pendanaan puncak Harkopnas, termasuk status dana Rp465 juta yang diungkap Haji Her, apakah merupakan sponsor, donasi pribadi, bantuan pihak ketiga, atau bentuk dukungan lain yang tercatat dalam administrasi kegiatan.

Kronologi Pengakuan Haji Her

Dalam pidatonya, Haji Her mengisahkan dirinya beberapa kali dihubungi Bupati Pamekasan melalui WhatsApp untuk bertemu. Karena kesibukan, pertemuan baru terlaksana sekitar tiga hingga empat hari sebelum acara.

Menurut Haji Her, ia semula mengira pertemuan tersebut hanya bersifat silaturahmi. Namun saat bertemu, ia diberi tahu bahwa anggaran penyelenggaraan Hari Koperasi masih mengalami kekurangan.

"Saya bertanya, kurang berapa? Dijawab kurang Rp350 juta. Saya bilang, 'Oke, saya tanggung. Hari Minggu uangnya bisa diambil di kantor'," ujar Haji Her.

Namun, ketika dana hendak diserahkan, nominal yang dibutuhkan berubah.

"Ternyata bukan Rp350 juta, tetapi Rp465 juta. Ya sudah, saya selesaikan juga," katanya.

Pengakuan tersebut disambut tepuk tangan sebagian peserta. Di luar arena acara, pernyataan itu justru berkembang menjadi perbincangan mengenai tata kelola pembiayaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengakuan Pernah Bantu Khofifah Rp38 Miliar

Tidak berhenti di situ, dalam pidato yang sama, Haji Her juga melontarkan pernyataan lain yang tidak kalah menyita perhatian. Ia mengaku pernah mengeluarkan dana sekitar Rp38 miliar untuk membantu perjuangan politik Khofifah Indar Parawansa saat mengikuti Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Menurut Haji Her, dukungan itu diberikan karena ia meyakini Khofifah merupakan sosok pemimpin yang baik dan tidak memiliki biaya politik yang cukup. Ia juga mengatakan tidak pernah meminta penggantian dana maupun imbalan jabatan setelah Khofifah menjabat sebagai gubernur.

Hingga artikel ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Khofifah Indar Parawansa yang secara khusus merespons klaim tersebut. Karena itu, pernyataan mengenai bantuan Rp38 miliar tersebut masih merupakan pengakuan sepihak dari Haji Her.

Transparansi Pendanaan Jadi Sorotan

Pidato Haji Her menempatkan aspek transparansi pendanaan sebagai isu utama. Dalam berbagai kesempatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa bantuan pihak ketiga terhadap kegiatan pemerintah tidak otomatis melanggar hukum, sepanjang dilakukan secara transparan, dicatat dalam administrasi yang sah, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Prinsip tersebut mengharuskan setiap dukungan kepada kegiatan pemerintah memiliki kejelasan mengenai sumber dana, mekanisme penerimaan, penggunaan anggaran, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya.

Sampai berita ini ditulis, KPK belum memberikan pernyataan khusus mengenai isi pidato Haji Her maupun mekanisme pendanaan puncak Hari Koperasi Nasional di Pamekasan.

Sementara igtu pengakuan Haji Her membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai praktik pendanaan kegiatan pemerintahan dan relasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta. Terlepas dari tidak adanya indikasi pelanggaran hukum dalam pidato tersebut, keterbukaan mengenai asal-usul dan mekanisme penggunaan dana menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Perhatian kini tertuju pada penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengenai struktur pembiayaan Harkopnas ke-79. Kejelasan administrasi akan menjadi penentu apakah polemik ini berhenti sebagai pengakuan di atas podium atau berkembang menjadi isu tata kelola pemerintahan yang lebih luas.(n)